BISMAR NASUTION

Kegiatan Hukum Ekonomi

Komisi Yudisial

Prof. Bismar Nasution: Kewenangan KY Harus Diperkuat

 

Jakarta, 15/06/2007 (Komisi Yudisial) – Kewenangan Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga yang bertugas mengontrol para hakim harus diperkuat, karena saat ini negara Indonesia dalam rangka penegakkan hukum, memerlukan kontrol dari berbagai kalangan masyarakat termasuk lembaga yang diakui konstitusi.

 

Hal itu diungkapkan Ketua Program Pasca Sarjana Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. Bismar Nasution, SH,MH kepada reporter Buletin Komisi Yudisial di Medan beberapa waktu lalu, ketika diminta pendapatnya perihal kewenangan KY dibidang pengawasan.

“Kalau beberapa waktu yang lalu, kita mendengar wacana akademik atau debat tentang kewenangan atau fungsi KY, menurut saya (kewenangan) itu harus dipertahankan,dan diperkuat. Karena penegakkan hukum itu ujung-ujungnya akan berakhir di pengadilan sehingga perlu kontrol,yang banyak baik dari masyarakat maupun lembaga yang diakui konstitusi,”ujar Prop. Bismar.

 

Menurut Prof. Bismar saat ini bangsa Indonesia masih merindukan putusan pengadilan yang baik, yang rasional, yang menggambarkan rasa keadilan masyarakat, sehingga untuk mewujudkannya itu diperlukan peran dari Komisi Yudisial.

 

“Jadi kita memang masih merindukan, bahwa ke depan muncul suatu putusan pengadilan yang baik , yang rasional, dan yang menggambarkan rasa keadilan masyarakat . Jadi bagaimana pengadilan itu bisa merupakan suatu dambaan masyarakat, tentunya disitu KY yang harus berperan banyak,” papar Pro. Bismar.

 

Terkait dengan hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung (MA) dalam pengawasan terhadap para hakim, Prof. Bismar Nasution menyarankan agar kedua lembaga tersebut bekerjasama menjalin hubungan yang harmonis, jangan merasa saling superior diantara keduanya.

 

“Kedua lembaga pengawas hakim itu saya kira harus bekerjasama dengan baik,jangan saling merasa superior satu dengan lainnya. Karena diantara tiga institusi ini, KY, MA dan Mahkamah Konstitusi, selama ini merasa sama-sama superior. Hal ini kedepan jangan seperti itu lagi, tapi harus menunjukan bagaimana sesungguhnya ada checks and balances terhadap penegakkan hukum di Indonesia,” kata Prof. Bismar.

 

Bagaimana mekanismenya, lanjut Prof. Bismar, kita harus kembali kepada Undang-undang (UU) yang mengatur masingmasing lembaga itu dan melaksanakan tugas dan kewenangan masing-masing tanpa saling curiga mencurigai.

 

“Idenya bagaimana UU mengatur kedua lembaga berjalan dengan baik. Sebenarnya kalau filosofi kedudukan keduanya sebenarnya sama-sama. Cuma yang satu merasakan mengapa kami (para hakim) harus diawasi, padahal yang mengawasi para hakim itu kan hanya MA. Apalagi setelah reformasi mereka itu (para hakim) merasa independen,” tutur Prof. Bismar. (Tatang S).

 

-          Bertenaga by KerSip Open Source Dibuat: 25 February, 2009, 16:58

-          http://www.komisiyudisial.go.id/index2.php?option=isi&do_pdf=1&id=831

 

About these ads

Februari 25, 2009 - Posted by | Uncategorized

Belum ada komentar.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: