BISMAR NASUTION

Kegiatan Hukum Ekonomi

Institusi Hukum

MENATA ULANG INSTITUSI

HUKUM 

Oleh : Bismar Nasution 

 

Wacana pentingnya menata ulang institusi hukum yang mengemuka pada masa kini seirama dengan kondisi peradilan di negeri ini yang disinyalir berbagai kalangan tidak bersih dari praktek korupsi. Jika memang hal itu benar, maka korupsi di badan peradilan harus dibasmi atau setidaknya harus dapat diminimalkan, oleh karena korupsi yang demikian akan menghambat kepastian hukum. Seterusnya membuat citra negatif bagi badan peradilan sekaligus ketidakpercayaan publik terdadap badan peradilan itu. Para pimpinan badan pradilan harus menjelaskan kepada publik berkenaan dengan wacana yang berkembang itu, agar masyarakat tidak pesimis atas harapan penegakan hukum di negeri ini, sesungguhnya itu minimal dapat meluruskan berbagai pemberitaan atau persepsi publik mengenai kondisi penegakan hukum di badan peradilan. Karena saatnya dijelaskan secara baik persoalan yang terjadi, agar berbagai pihak paham kondisi sebenarnya.

Hakim Agung Amerika Serikat Benjamin. Cardozo (1870-1938) mengatakan, “In such matters, the thing that counts is not what I believe to be right. It is what I may reasonably believe that some other man of normal intellect and conscience might reasonably look upon as right.”Penjelasan persoalan itu menjadi lebih penting lagi, mengingat persoalannya berkenaan pula dengan isu dugaan suap yang mulai terkuak akhir-akhir ini tentunya mendapat perhatian besar dari publik. Tambahan lagi, isu itu menjadi lingkup dari pemberantasan korupsi yang telah menjadi tekad SBY sejak awal pemerintahannya. Karenanya permasalahan berkaitan dengan korupsi harus dituntaskan, jika tidak akan mengganggu jalannya agenda pemberantasan korupsi tersebut. Apalagi laporan Transparency International tahun 2005 Indonesia masih masuk dalam kategori negara terkorup ke-6 di dunia dan tentunya pula laporan tersebut bisa saja mengganggu masuknya investasi ke Indonesia.

Yang paling penting penjelasan itu akan berkaitan dengan kepercayaan pada pengadilan. Bagi pembangunan ekonomi, ketidakpercayaan pada pengadilan berarti ketidakpercayaan pada kewibawaan dan kepastian hukum, akibatnya investor tidak mau berinvestasi di Indonesia. Sebab ketiadaan kewibawaan dan kepastian hukum akan sulit bagi investor meramalkan (predictability) investasinya. Kita tidak boleh lupa, bahwa krisis yang melanda Indonesia pada masa yang lalu adalah krisis kepercayaan dengan spektrum yang luas dan dalam, menyangkut hukum, ekonomi, institusi-institusi dan kepemimpinan.

Terlepas dari wacana yang mengemuka itu, negeri ini memang perlu menata ulang institusi hukumnya agar menjadi badan peradilan yang andal (reliable judiciary) dan dihormati di dunia, dimana putusannya mempunyai kepastian hukum yang tinggi. Sebab tidak dapat dipungkiri banyak keputusan badan peradilan Indonesia telah dinilai tidak reliable. Padahal keputusan badan peradilan yang tidak reliable itu berhubungan erat dengan kepercayaan publik kepada badan peradilan dan akan pula dapat menghambat perkembangan ekonomi Indonesia.

Kita harus berkaca kepada negara tetangga kita Malaysia dan Singapura yang mempunyai badan peradilan yang sangat dihormati di dunia. Bahkan badan peradilan Singapura pernah menduduki tempat nomor satu di ASEAN. Menurut pengamatan Charles Himawan dengan memiliki badan peradilan yang mantap itu pulalah Singapura tetap merupakan tempat paling menarik bagi pemilik modal. Mereka terus bergairah untuk memutar modal. Begitu pula RRC, berkat badan peradilannya yang andal  memberikan andil untuk perkembangan ekonominya secara sangat pesat. Kalau dielaborasi apa yang pernah diingatkan para pemikir abad kesembilan belas, seperti Max Weber (1864-1920), jelas sekali bahwa hukum merupakan faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Di sini pembangunan ekonomi tidak hanya membutuhkan teknik-teknik produksi, tetapi juga sistim hukum atau administrasi hukum yang dapat diprediksi dan itupun harus rasional yang tentunya dielaborasi pula melalui sistim keadilan.

Dengan sistim hukum atau administrasi hukum yang rasional itu akan dapat dilakukan pengorganisasian pembangunan ekonomi. Sebab salah satu dari ciri hukum yang rasional adalah penggunaan hukum secara aktif dan sadar untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Cara pendekatan itu diharapkan akan menciptakan penerapan keadilan dan kewajaran serta secara proporsional dapat pula meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sebagaimana disimpulkan Adam Smith, bahwa “man continually standing in need of the assistance of others.” Dengan demikian pengkajian hukum untuk mengatur pembangunan ekonomi tidak boleh hanya melihat substansi hukum saja, tetapi harus juga mengkaji aparatur hukum, seperti pengadilan.

Oleh karena itu, penguatan pengadilan mendesak untuk mencapai pembangunan ekonomi tersebut. Dalam hal ini Keputusan-Keputusan Pengadilan harus dapat dinilai secara kualitatif, agar mampu mampu mengakomodasikan pemulihan ekonomi. Perlu diingat bahwa kepercayaan terhadap pengadilan akan sangat tergantung pada pelayanan hukum yang diberikan oleh pengadilan itu sendiri, dimana pengadilan tersebut harus dapat memenuhi harapan sebagai “benteng terakhir pemberi keadilan” (“the last bastion of justice”). Untuk memenuhi harapan itu, aparatur pengadilan harus lebih aktif menciptakan kewibawaan hukum melalui kepastian hukum dan memberantas hal-hal, termasuk korupsi yang dapat menghambat kepastian hukum. Pengamatan terhadap pengadilan untuk menciptakan kewibawaan hukum tersebut tidak boleh diabaikan, bila kita ingin lebih cepat mengantar Indonesia ke penciptaan pengadilan yang kuat dan dapat berfungsi mendorong pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Dengan ini pula konsistensi dalam penerapan hukum akan pula terjamin. Ini adalah tugas besar dalam dunia pengadilan dan harus dilaksanakan serta harus dimulai dari institusi hukum tertinggi._(Dimuat dalam Harian Seputar Indonesia No. 206 Tahun ke-1, Rabu, 25 Januari 2006)

Februari 24, 2009 - Posted by | Uncategorized

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: