BISMAR NASUTION

Kegiatan Hukum Ekonomi

Makalah

ADR-Mediasi 

Mediasi adalah perluasan dari proses negosiasi. Pihak-pihak yang bertikai yang tidak mampu menyelesaikan konflik akan menggunakan jasa pihak ketiga yang bersikap netral untuk membantu mereka dalam mencapai suatu kesepakatan.penyelesaian-sengketa-alternatif-melalui-mediasi.pdf

Hukum Kesehatan (Health Law) dapat dirumuskan semua peraturan hukum yang berhubungan langsung pada pemberian pelayanan kesehatan dan penerapannya kepada hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana.aspek-hukum-penyelesaian-dokterpasien.pdf

ADR itu telah dikenal sejak dahulu, Pasal 130 HIR menentukan setiap sidang perdata, hakim terlebih dahulu mengupayakan adanya perdamaian (dading) oleh dan antara para pihak yang bersengketa. Sekarang ini telah keluar Peraturan Mahkamah Agung (PERMA MA) yang mendukung Hakim sebagai mediator aktif.aspek-hukum-penyelesaian-dokterpasien.pdf

Rakyat kebanyakan sadar dan menerima ikatan-ikatan moral yang berlaku lebih banyak akibat pengaruh sanksi sosial daripada karena dipaksakan oleh hukum yang berlaku. Oleh karenanya clan, gilda, dan kelompok golongan terkemuka (gentry) menjadi institusi hukum yang informal dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dalam masyarakat Cina tradisional.menuju-penyelesaian-sengketa-alternatif.pdf

Bea-cukai

Indonesia telah melakukan pembaruan peraturan kepabeanan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabenan. Harmonisasi peraturan kepabeanan era WTO sejalan dengan dengan ketentuan-ketentuan GATT difokuskan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional sesuai dengan praktek kepabeanan internasional sebagaimana diatur dalam persetujuan perdagangan internasional.penentuan-perbuatan-salah-dan-palsu.pdf

Good Corporate Governance

Aksi yang harus dilakukan sekarang dalam konteks mengupayakan prinsip-prinsip good governance adalah suara hati berbagai kalangan untuk untuk menerapkannya, seperti lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Artinya, lembaga legislatif mampu menjalankan fungsi kontrolnya secara efektif (effective representative system). Lembaga yudikatif bekerja tanpa campur tangan pihak lain, bersih dan profesional. Lembaga eksekutif atau birokrasi bekerja secara profesional dan memiliki integritas yang tinggi. Khusus bagi peranan birokrasi dalam mengupayakan good governance, maka pembahsan ini akan mengedepankan pandangan hukum dan moral.good-governance-khn.pdf

Apabila penerapan prinsip transparansi yang terdapat dalam strategi good corporate governance dikaitkan dengan upaya memberantas KKN, maka penekanan pelaksanaan prinsip keterbukaan menjadi penting. Sebab penerapan transparansi akan dapat meminimalisasi KKN tersebut.kelola-bumn-bumd-gcg.pdf

Sasaran yang ingin dicapai oleh GATS adalah terciptanya sebuah kerangka multilateral yang berisikan prinsip-prinsip dan aturan-aturan perdagangan jasa-jasa dengan tujuan untuk perluasan perdagangan berdasarkan kondisi yang transparan dan liberalisasi yang progresif serta sebagai sarana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari seluruh Negara mitra dagang dan untuk pembangunan Negara berkembang.penerapan-good-governance-dalam-menyambut-domestic-regulat%e2%80%a6.pdf

Grup Penasehat Bisnis Sektor Organization for Economic  Coperation and Development  (OECD) menetapkan empat prinsip umum good corporate governance, yaitu prinsip keadilan (fairness), keterbukaan (transparency), tanggungjawab (accountability) dan pertanggungjawaban (responsibilty).penyalahgunaan-kredit.pdf

PT sebagai badan hukum perdata sejalan dengan pandangan teori kontrak (contractual theory), yang menggap perseroan sebagai kontrak di antara para pemegang saham. Di lihat dari ketentuan Pasal 1 angka (1) UUPT ditentukan, bahwa “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya” Berdasarkan teori kontrak tersebut, maka posisi PT berada dalam bidang hukum perdata.seminar_bjr-isi-hotel_borobudur.pdf

Hukum Ekonomi

Dalam rangka rekomendasi terhadap pembuatan peraturan asuransi sosial yang baru, maka tindakan awal yang diperlukan adalah menentukan premis. Setidak-tidaknya ada empat premis yang dapat dijadikan alasan (rationale) dibalik pilihan kebijakan (policy choises) dalam menetapkan peraturan asuransi sosial.asuransi-jaminan-sosial.pdf

UUPM yang mengatur kewajiban keterbukaan belum cukup mengatur pelaksanaan keterbukaan tersebut. Terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban keterbukaan tersebut. Misalnya, terdapat kejadian yang wajib diungkapkan oleh emiten, tetapi ketentuan standar fakta materiel atas kejadian tersebut tidak tegas atau tidak cukup penentuan standarnya.keterbukaan-informasi-bina-manajeman.pdf

Pasal 1 angka 25 UUPM menyatakan bahwa prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak Lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat.laporan-keuangan-lpsp.pdf

Pengalaman mengajarkan, bahwa ekonomi pro pasar yang berbasis kebebasan individu merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk terjadinya kebebasan politik (political freedom). Kebebasan politik diartikan sebagai hilangnya paksaan dari satu individu terhadap individu lainnya. Ancaman terbesar atas kebebasan adalah paksaan dari pihak manapun datangnya.mengkaji-ulang-hukum-sebagai-landasan.pdf

Pembaharuan hukum perusahaan menurut UUPT ini ditujukan untuk memberi jawaban atas tuntutan perkembangan pesat dari eksistensi dan peranan PT sebagai salah satu bentuk badan hukum dari pelaku ekonomi.perusahaan-ptpn-iv.pdf

Bagi Indonesia yang perekonomian bersifat terbuka akan terpengaruh dengan prinsip perekonomian global dan prinsip liberalisasi perdagangan tersebut. Karena perekonomian Indonesia akan berhadapan dengan perekonomian negara lain/perekonomian mitra dagang Indonesia seperti ekspor-impor; investasi, baik yang bersifat investasi langsung maupun tidak langsung; serta pinjam-meminjam. Pengaruh perekonomian ini menjadi tantangan bagi perumusan kebijaksanaan nasional, dunia ekonomi dan pelaku ekonomi.reformhukumekonomi-fh-usu.pdf

WTO ini merupakan pengganti GATT yang merupakan organisasi perdagangan Internasional dengan tujuan utama adalah untuk meliberalisasikan perdagangan Internasional dan menjadikan perdagangan bebas sebagai landasan perdagangan Internasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan umat manusia.wtogats-depperindag.pdf

Hukum Islam

Akhir-akhir ini sistem ekonomi kapitalis ini mulai dipertanyakan berbagai para ahli apakah bisa dipertahankan untuk mensejahterakan masyarakat.seminar-hukum-ekonomi-islam.pdf

Perkembangan pesat terjadi sekitar tahun 1960-an, ketika analisis ekonomi terhadap hukum (the economic analysis of law) masuk ke dalam bidang hukum, seperti properti, kontrak, kesalahan/kerugian, hukum pidana dan hukum acaranya, dan hukum tata negara. Hal ini dikemukakan oleh Ronald H. Coase dalam tulisannya yang berjudul The Problem of Social Cost (1960) dan Guido Calabresi dalam tulisannya yang berjudul Some Thoughts on Risk Distributionand the Law of Torts (1961). seminar-hukum-ekonomi-islam-jgn-dirubah.pdf

Variabel penting dalam pendapatan para profesional  berupa honor atau gaji, upah, insentif dan bonus kadang kala atau dapat dikatakan pada umumnya nilai kumulatifnya seringkali lebih tinggi atau melampaui nishab berbagai komoditas sebagaimana ditentukan dalam nash-nash hadist, seperti hasil pertanian.zakat-profesi-mui.pdf

Hukum Perusahaan

Kejahatan korporasi (corporate crime) merupakan  salah satu wacana yang timbul dengan semakin majunya kegiatan perekenomian dan teknologi. Corporate crime bukanlah barang baru, melainkan barang lama yang senantiasa berganti kemasan.  Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa perkembangan zaman serta kemajuan peradaban dan teknologi turut disertai dengan perkembangan tindak kejahatan berserta kompleksitasnya.kejahatan-korporasi-dan-pertanggungjawabannya.pdf

Tidak berlebihan apabila undang-undang pasar modal sesuatu negara, termasuk Indonesia mewajibkan keterbukaan, walaupun negara tersebut telah mempunyai anti fraud. Suatu negara, walaupun telah mempunyai anti fraud,  tetapi tidak mempunyai hukum yang mewajibkan keterbukaan bagi perusahaan akan dapat merugikan investor. Dalam keadaan itu perusahaan dapat memberikan informasi sepanjang perusahaan bersedia, atau perusahaan diam, tidak memberikan informasi atau memberikan informasi tidak tepat waktu.seminar-investasi-dan-obligasi.pdf

Hukum Kesehatan

Jasa upaya kesehatan oleh tenaga asing saat ini tidak terlepas dari free movement of personnel,  yang masih berkaitan dengan kepemilikan industri jasa upaya kesehatan. Artinya, apabila pihak asing diijinkan untuk membeli atau mendirikan suatu perusahaan di bidang industri kesehatan, maka pihak asing tersebut juga dibolehkan untuk membawa atau memperkerjakan tenaga ahli atau pimpinan perusahaan yang berasal dari negaranya atau negara lain.globalisasi-dan-kesehatan.pdf

Kepailitan

Fenomena ekonomi dunia pada masa kini, membuat negara-negara termasuk Indonesia, dituntut untuk mengikuti kecenderungan globalisasi ekonomi, yang mengarah pada penduniaan dalam arti peringkasan atau perapatan dunia (compression of the world) dalam bidang ekonomi.indonesia-pasca-imf-fe-usu.pdf

Pengalaman itu dapat dipahami dari kejadian satu emiten dimohonkan pailit oleh kreditor, dimana investor dari emiten tersebut melakukan gugatan kepada emiten itu, oleh karena investor tidak pernah tahu sebelumnya mengenai masalah kejadian permohonan kepailitan itu.ruu-kepailitan-bumn-jse-pps.pdf

Korupsi

Tahun lalu besarnya jumlah uang yang dikorupsi di Indonesia sebagaimana diuraikan Revrisond Baswir sangat menyayat hati. Menurutnya bisnis korupsi hampir menyamai volume anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dimana APBN tahun ini sebesar Rp. 370,59 triliun.menjaga-demokrasi-dengan-pemberantasan-korupsi.pdf

Dua tahun yang lalu, tepatnya tahun 2001, MPR melalui Pasal 2 butir 1 TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 telah mengamanatkan kepada Presiden RI agar arah kebijakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dilakukan dengan mempercepat proses hukum terhadap aparatur penegak hukum dan penyelenggara negara yang diduga melakukan praktek KKN.talkshow-korupsi-fh-usu.pdf

Money Laundering

Indonesia dianggap termasuk dalam kategori daftar negara yang tidak kooperatif (non-cooperative countries and teritories) untuk memberantas aksi money laundring, sebagaimana terdapat dalam daftar yang dirilis oleh Financial Actions Task Force on Money Laundring (FATF) yang merupakan satgas dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).money-laundering-dies-usu.pdf

Bila diamati lebih jauh praktek money laundering berpotensial mengganggu perekonomian baik nasional maupun  internasional karena membahayakan operasi yang efektif dari perekonomian dan menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk, terutama pada negara-negara tertentu.money-laundry-bea-dan-cukai.pdf

Pemberantasan praktek pencucian uang adalah suatu proses yang harus dilakukan, oleh karena  para pelaku yang melakukan pencucian uang terus mencari jalan untuk mencapai tujuan illegal mereka tersebut.pemahaman-money-laundry.pdf

Keprihatinan kita atas korban-korban bencana alam itu mengingatkan kita pula pada korban-korban tragedi Bahorok, yang terjadi pada 2 Nopember 2003 yang lalu, disebabkan banjir bandang Sungai  Bahorok di Bukit Lawang, Langkat, Sumatera Utara. Tragedi itu menarik perhatian berbagai kalangan, baik di dalam maupun luar negeri.seminar-cifor.pdf

Otonomi Daerah

Pemda harus menjalankan kekuasaan untuk melaksanakan otonomi yang diperolehnya, dimana kewenangan yang dimiliki dareah harus mampu memanfaatkan kecenderungan perekonomian masa kini, seperti pasar global untuk kepentingan daerah.kesiapan-otonomi-daerah.pdf

Pajak

Secara Aktual UUPT ini telah mengambil unsur-unsur yang berlaku selama ini mengatur tentang PT dalam KUHD, hal-hal yang sudah berlaku dalam praktek selama ini dan unsur-unsur baru yang sebenarnya sudah lama dikenal dalam hukum perseroan di berbagai negara, baik negara-negara yang menganut sistim common law maupun civil law.pemahaman-uu-195-pajak.pdf

Apabila diperhatikan model pengadilan pada negara-negara maju, maka dapat dipahami, bahwa Pengadilan Khusus telah lama dikenal sebagaimana terdapat di negara common law, seperti Amerika Serikat. Namun, di negara-negara maju lainnya, peradilan yang menyelesaikan sengketa pajak tidak diselesaikan melalui Pengadilan Khusus, tetapi diselesaikan dalam lingkup peradilan umum. pengadilan-pajak-yalkindo.pdf

Pemerintah telah mengusulkan kepada DPR RI satu paket rancangan perubahan berkenaan Undang-Undang  Perpajakan, yaitu Rancangan Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Rancangan Perubahan  Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Rancangan Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan. rpuu-kutcp-_pajak_.pdf

Menurut hasil studi Bank Dunia Tahun 2002, salah satu cara untuk membuat pengadilan menjadi efisien adalah dengan cara membuat Pengadilan Khusus (Specialized Courts). Pengadilan Khusus yang efisien merupakan tuntutan yang harus dinyatakan, oleh karena pengadilan yang demikian diharapkan untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa para pihak dengan adil, cepat dan efektif. Namun, untuk menyatakan Pengadilan Khusus yang efisien tersebut harus didukung dengan suatu sistim peradilan yang modern dan berwibawa.workshop-pajak.pdf

Pasar Modal

Walaupun suatu negara telah mempunyai anti fraud,  tetapi tidak mempunyai hukum yang mewajibkan keterbukaan bagi perusahaan akan dapat merugikan investor. Dalam keadaan seperti itu perusahaan dapat memberikan informasi sepanjang perusahaan bersedia, atau perusahaan diam, tidak memberikan informasi atau memberikan informasi tidak tepat waktu.keterbukaan-informasi.pdf

Dalam praktek yudisial, doktrin Rosssevelt tersebut telah menjadi bahan pertimbangan, sebagaimana dapat diamati dalam pandangan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus SEC v. Capital Gains Research Bureau, Inc (1963) yang berpendapat, bahwa maksud dasar pemikiran doktrin Roosevelt dalam the 1933 Act adalah suatu filosofi yang mengandung keterbukaan secara penuh (full disclosure), yang merupakan perubahan filosofi dari caveat emptor kepada suatu standar yang tinggi dalam etika pasar modal.keterbukaan-kelola-perusahaan2.pdf

Kondisi pasar modal pasca tragedi Bali tersebut harus diperbaiki dengan mengembalikan kepercayaan investor. Tulisan ini akan melihat upaya perbaikannya dari sisi penegakan hukum atau pelaksanaan prinsip keterbukaan untuk mengembalikan kepercayaan investor terhadap pasar modal.pasca-bali-cibels.pdf

Untuk memberikan peluang yang lebih luas bagi pemodal kecil untuk berinvestasi di pasar modal perlu dibentuk wahana yang tepat, yang dalam hal ini melalui pembentukan Reksa Dana (mutual fund), baik yang bersifat terbuka maupun tertutup.reksadana-lpsp.pdf

Pidato Dies Natalis

Perdebatan mengenai sistem mana yang terbaik antara civil law dan common law telah berlangsung selama berabad-abad. Pendukung civil law, Jeremy Bentham yang kemudian didukung oleh John Austin menganggap bahwa sistem common law mengandung ketidakpastian dan menyebutnya sebagai “law of the dog”.pidato-dies-fh-usu-51.pdf

Privatisasi

Meskipun ide privatisasi telah ada sejak dulu (dimana Adam Smith telah menulis tentang privatisasi itu beberapa waktu yang lalu, tepatnya sekitar tahun 1762), namun privatisasi tersebut secara luas mulai dilakukan sejak tahun 1970-an.privatisasi-bumn-menjual-atau-menyehatkan.pdf

Indonesia juga telah melalukan privatisasi. Tetapi topik privatisasi  berkenaan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia itu menjadi perhatian sangat serius bagi masyarakat. Pada umumnya perhatiannya bermuara pada pilihan mana yang diutamakan dalam Perusahaan Negara atau BUMN, apakah mempertahankan kepemilikan pemerintah atau melakukan privatisasi atau mengalihkannya pada kepemilikan swasta.privatisasi-pps.pdf

Sering didengar bahwa salah satu pembenaran dilakukannya privatisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas BUMN dan pembenaran itu selalu dikaitkan pula dengan persaingan global. Apakah pembenaran itu relevan dengan privatisasi BUMN dalam sektor perkebunan. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam persfektif hukum, yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan.seminar-privatisasi.pdf

Semen Padang

Para pengunjuk rasa berorasi menentang privatisasi dan penjualan BUMN kepada pihak asing. Mereka menuntut para wakil rakyat yang bertindak sebagai pengawas PT. Semen Padang, untuk mendesak Gubernur Sumatera Barat (sebagai pemegang kendali manajemen sesuai “Maklumat Masyarakat Sumatera Barat tentang PT. Semen Padang”) agar secara tegas menolak keinginan direksi PT. Semen Gresik tersebut.semen-padang.pdf

Sosial Budaya

Dilihat dari kacamata demokrasi, penyelenggaraan Pemilu yang demikian tidak boleh dipertahankan. Oleh karena inti dari demokrasi adalah “sharing of power” diantara kelompok-kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat nasional, termasuk hak untuk menyatakan pendapat dan bersaing mendapat kesempatan membuat atau mempengaruhi keputusan-keputusan. Unsur yang penting adalah terdapat mekanisme arus balik dan penyesuaian yang mendorong pemerintah menjawab dan menyesuaikan sikap terhadap pandangan-pandangan lain.moral-kpu-badko-hmi.pdf      

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: