BISMAR NASUTION

Kegiatan Hukum Ekonomi

Buku

hukum-ekonomi-1

 

 

 

 

 

HUKUM KEGIATAN EKONOMI (I)

Bismar Nasution  

Sebagai salah satu negara yang eksis di dunia, tidak bisa tidak Indonesia harus menyesuaikan hukumnya dengan sistem hukum yang berlaku di dunia internasional. Karena sebagai bagian dari dunia internasional, kesesuaian hukum yang berlaku di Indonesia dengan dunia internasional akan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi atau kepercayaan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan kata lain, adanya jaminan kepastian hukum dapat menjadikan Indonesia sebagai negara pilihan untuk berinvestasi.

Harmonisasi hukum Indonesia dengan hukum yang berlaku dalam kegiatan ekonomi di dunia internasional dapat mendorong  keikutsertaan Indonesia dalam kencenderungan era globalisasi ekonomi, sehingga keberadaan Indonesia makin diperhitungkan di dunia internasional.

Buku “Hukum Kegiatan Ekonomi” ini mencoba untuk mengkompilasi bagaimana keberadaan hukum dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian buku ini mencoba untuk menggambarkan bagaimana peranan hukum dalam kegiatan ekonomi. Sehingga diharapkan buku ini dapat membuka cakrawala praktisi atau pelaku ekonomi dan peminat hukum tentang peranan hukum dalam perkembangan ekonomi, untuk memahami setiap kegiatan ekonomi untuk kejelasan hukum. Kehadiran buku ini jelas belum sempurna, oleh sebab itu  sumbang saran dari banyak pihak sangat diharapkan untuk perbaikan buku ini.

Buku ini lahir dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Syafruddin S. Hasibuan, SH, MH, Drs. Syafrin, MA, Raja Bongsu Hutagalung, SE, Khaerul H. Tanjung, SH, Ario Wandatama, SH, Juliandi P. Silalahi, SH, Ika Safithri, SH, dan Siska Rahman, SH yang telah banyak berperan serta dan mengkritisi bagian-bagian dari buku ini. Tanpa kritisi dan debat, mungkin tidak akan ada upaya untuk menjadikan “kumpulan tulisan” ini menjadi buku. Juga pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Kepada Edi Nasution saya mengucapkan terima kasih dalam upaya mengedit kembali buku ini sehingga lebih mudah dibaca, dan ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Pusat Informasi Hukum Indonesia (Information Center for Indonesian Law) ~ BooksTerrace & Library di Bandung yang telah bersedia menerbitkan buku ini.

       

 money-laundering

 

 

 

 

 

REJIM ANTI PENCUCIAN UANG DI INDONESIA 

Bismar Nasution  

Walaupun negara berkembang seperti Indonesia telah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan kemudian menerbitkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, akan tetapi Indonesia masih dikategorikan oleh Financial Action Task Force (FATF) sebagai Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs), yaitu sebagai negara yang tidak kooperatif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (money laundering). Hal ini diketahui melalui press release yang dikeluarkan oleh FATF di Paris tanggal 14 Februari 2003.

Salah satu upaya pemerintah agar Indonesia dapat keluar dari NCCTs List adalah dengan mengamandemen Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan menerbitkan peraturan-peraturan pendukung lainnya sehubungan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) di lembaga keuangan non bank (LKNB) seperti pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lain-lain. Hal ini direalisasikan melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 yang mengamandemen Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-02/PM/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah dan Peraturan Bapepam Nomor V/D. 10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah; serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/KMK.06/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

Dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, maka diharapkan agar intensitas kejahatan pencucian undang (money laundering) di Indonesia dapat diminimalisasi sehingga stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara tetap terjaga dan terpelihara dengan baik.

Praktik pencucian uang (money laundering) sangat merugikan masyarakat dan perekonomian nasional. Oleh sebab itu, upaya-upaya untuk menginformasikan dan mensosialisasikan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang (money laundering) kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama untuk aparat penegak hukum sudahs eharusnya kita dukung sepenuhnya.

Karena itu, kami sangat menghargai segala jerih payah Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH dalam merampungkan penulisan buku ini untuk dapat diterbitkan. Di sisi lain, buku-buku yang membahas tentang tindak pidana pencucian uang (money laundering) masih sedikit di Indonesia. Maka dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi tambahan bagi kalangan yang berminat mendalami persoalan tindak pidana pencucian uang (money laundering), khususnya di Indonesia.

 

 

insider-trading

 

 

 

 

 

INSIDER TRADING: KEJAHATAN DI PASAR MODAL

Asril Sitompul, Zulkarnain Sitompul, Bismar Nasution  

Meskipun kita di Indonesia menganut sistem hukum yang berbeda dengan negara lain, namun tidak ada salahnya mempelajari kasus-kasus insider trading yang terjadi di negara lain sebagai perbandingan dan juga untuk menambah pengetahuan serta pemahaman dalam penanganan kasus insider trading dan kasus pelanggaran aturan main di  pasar modal. Misalnya, seperti perkara Securities and Exchange Commission v. W. J. Howey Co., 328 U.S. 293 (1946), atau yang dikenal dengan Kasus Howey.

Meskipun kasus Howey bukan merupakan kasus insider trading, namun sangat baik untuk dipelajari karena kasus ini selalu menjadi acuan bagi para hakim dan pengacara dalam setiap kasus yang menyangkut kejahatan di bidang sekuritas dan pasar modal. Kasus ini biasanya digunakan sebagai test untuk mengetahui apakah telah terjadi suatu pelanggaran, atau kejahatan menyangkut pasar modal atau merupakan pelanggaran atau kejahatan biasa.

Test ini  populer dengan sebutan Howey Test.Kasus ini sangat penting dipelajari mengingat belakangan ini telah marak adanya tawaran investasi dari berbagai perusahaan yang menyatakan bahwa mereka sedang mengembangkan pertanian berbagai jenis tanaman dan mengundang investor untuk menanamkan modalnya dengan membeli penyertaan dalam investasi tersebut.

Hal seperti masih luput dari jangkauan otoritas Pasar Modal Indonesia meskipun telah ada Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995. Kejadian bangkrutnya PT. Qurnia Subur Alam Raya (PT QSAR) pada bulan Agustus 2002, suatu perusahaan yang menawarkan investasi dalam usaha pertanian kepada masyarakat di Indonesia, hendaknya menjadi pelajaran bagi masyarakat maupun pemerintah untuk lebih berhati-hati dan tetap meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang menghimpun dan mengerahkan dana masyarakat, agar masyarakat tidak tertipu oleh berbagai skim penipuan yang berkedok investasi. 

 

 prinsip-keterbukaan1

 

 

 

 

 

 

KETERBUKAAN DALAM PASAR MODAL

Bismar Nasution 

 

Pemimpin-pemimpin Cina berusaha menemukan jalan untuk mendirikan pasar modal karena adanya tantangan dari pandangan sebagian besar masyarakat Cina, bahwa mengadakan investasi di Pasar Modal adalah jalan yang cepat untuk menjadi kapitalis yang kaya. Dari sudut permintaan, situasi amat kondusif; namun dari sudut penawaran, hanya beberapa perusahaan yang menjual sahamnya kepada publik.Bursa Efek Shenzhen yang terletak di Propinsi Guandong, sebelah utara Hong Kong, berjalan dengan tenang sampai pada suatu hari Pemerintah mengizinkan penawaran saham beberapa perusahaan. Untuk mendapatkan formulir pemesanan saham dari perusahaan-perusahaan yang akan go public tersebut, pejabat-pejabat Cina mewajibkan peminat untuk antre. Dua puluh atau tiga puluh kantor pialang, bank dan tempat-tempat lainnya di kota Shenzhen akan membagi-bagikan formulir di bulan Agustus yang panas.Suatu yang membuat terkejut pejabat-pejabat Cina pada waktu itu, diperkirakan 1,3 juta orang melakukan atrean panjang di kota yang hanya berpenduduk sekitar 1 juta orang.

Dua hari dua malam, lebih dari 1 juta orang menunggu formulir permohonan pembelian saham, dimana akan dibagikan secara undian dan kemungkinannya satu berbanding sepuluh, untuk dapat membeli saham. Setelah dua hari dua malam, pejabat-pejabat Cina mengumumkan formulir pemesanan saham telah habis dan mereka yang masih dalam atrean diminta untuk pulang ke rumah masing-masing. Dapat dimengerti, bagaimana mereka menjadi marah dan curiga, bahwa elit dari Partai Komunis Cina, lapisan yang kaya dan berkuasa di masyarakat Cina, telah mengambil semua formulir pemesanan, sebagaimana biasa terjadi pada berbagai kesempatan yang menguntungkan selama berpuluh tahun di bawah control Partai Komunis. Mereka semua kemudian berkumpul di balaikota Shenzhen, sebuah bangunan kecil yang dikelilingi oleh lapangan rumput dan taman. Halaman dan taman tersebut tidak cukup menampung satu juta orang yang mulai melempar batu-batu dan botol, kemudian mereka mencoba membakar gedung balaikota. Pasukan keamanan datang membubarkan pengunjuk rasa, beberapa orang terluka, menjadikan peristiwa itu huru-hara terburuk sesudah insiden Tienanmen.Setelah huru-hara Shenzhen berakhir, pejabat tinggi Kedutaan Besar Cina di Washington menelpon Richard C. Breeden Ketua Securities and Exchange Commission (SEC) Amerika Serikat, mengundangnya untuk dating ke Cina mendiskusikan undang-undang pasar modal dan sistim pasar modal Amerika Serikat.

Breeden, sebagaimana diceritakannya dalam “The Globalization of Law and Business in the 1990’s” (Wake Forest Law Review, vol. 28 no. 23, 1993, p. 135-140), mengunjungi Beijing, Shanghai dan Shenzhen pada bulan September 1993. Ia tidak dapat membayangkan bagaimana pemerintah Komunis berpaling ke Amerika Serikat yang kapitalis untuk menyusun peraturan pasar modal mereka (dikutip dari Kata Pengantar Erman Rajagukguk dalam buku ini).

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: